Pre-Emptive Law Enforcement Efforts of Community Policing in the Prevention of Terrorism Crimes Based on Justice Values
Main Article Content
Aco Ardi Andi Munasir*
Noenik Soekorini
Sri Astutik
Vieta Imelda Cornelis
This research aims to: 1) Analyze the pre-emptive law enforcement efforts of Community Policing in the prevention of terrorism crimes based on the value of justice; 2) Analyze obstacles in efforts to enforce the pre-emptive law of Community Policing in the prevention of terrorism crimes based on the value of justice. The research method used is sociological juridical. The results of the study show that pre-emptive law enforcement efforts in the prevention of terrorism crimes have not been based on the value of justice, especially from the economic aspect, because the regulation of the pre-emptive policy model of community policing (Polmas) which is regulated in the Regulation of the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia Number 3 of 2015 concerning Community Policing (Polmas), has not regulated operational costs that should be allocated in order to carry out Polmas duties. Obstacles in the current pre-emptive law enforcement efforts to prevent terrorism crimes based on the value of justice are related to obstacles from legal substance, which include: unregulated operational costs, infrastructure, career path coaching, and reporting systems for Bhabinkamtibmas members.
Albani, M. S. (2017). Hukum dalam Pendekatan Filsafat (Cetakan Ke). Kencana.
Alim, F. Y. (2019). Efetivitas Prinsip Perpolisian Masyarakat di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso. Jurnal Ilmiah Administratie, 13(1), 32–51.
Amirudin, & Azikin, Z. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajagrafindo Persada.
Arief, B. N. (2016). Bunga rampai kebijakan hukum pidana : Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.
Hardjasoemantri, K. (2017). Hukum Tata Lingkungan (Edisi Kede). Gajah Mada University Press.
Ishmah, F. I., & Abdurrofiq, A. (2023). Pemolisian Masyarakat (Polmas) dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Eksremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Islamic Constitutional Law, 1(1), 1–36. https://doi.org/https://doi.org/10.15408/icl.v1i1.31153
Mertokusumo, S. (2005). Mengenal Hukum Satu Pengantar. Liberty.
Nasution, A. R. (2012). Terorisme sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Prenada Kencana Media Group.
Nurahman, D., & Sukardi, D. H. (2021). Kebijakan Model Crime Prevention Through Social Development Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 4(2), 520–530. https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1330
Nurita, C. (2022). Upaya Mencegah Meluasnya Paham Radikalisme Melalui Program Deradikalisasi. Jurnal Ilmiah METADATA, 4(1), 316–327. https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.134
Parengkuan, E. F., Sidarta, D. D., Borman, M. S., & Handayati, N. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Penindakan Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Keadilan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 5(01), 18–30. https://doi.org/10.69957/cr.v5i01.1726
Rahardjo, S. (2006). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.
Rhiti, H. (2015). Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme) (Cetakan Ke). Universitas Atma Jaya.
Ridlwan, Z. (2011). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2).
Rifai, E. (2019). Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (POLMAS) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung. Cepalo, 2(1), 43. https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1761
Rusman, A. (2018). Membangun Sinergitas Kepolisian Dan Masyarakat Desa Dalam Penanggulangan Terorisme. Jurnal Wawasan Yuridika, 2(1), 69. https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.176
Santosa, M. A. (2016). Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan. Asprima Pustaka.
Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2017). Kriminologi (Cetakan 17). Rajawali Pers.
Setyabudi, C. M. (2019). Sinergitas Polri dan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme dengan Maksimalisasi Peran Polmas. Jurnal Ilmu Kepolisian, 11(2), 10. https://doi.org/10.35879/jik.v11i2.90
Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.
Soerjono, S. (1983). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum,. Raja Grafindo Persada.
Sugianta, W., Surata, I. N., & Mariadi, N. N. (2022). Efektivitas Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng. Kertha Widya, 10(1), 18–44. https://doi.org/10.37637/kw.v10i1.1033
Sunarso, S. (2005). Wawasan Penegakan Hukum Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Surakhmad, W. (1999). Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik. Tarsito.
Suyono, Y. U. (2013). Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945. Laksbang Grafika.
Warasih, E. (2000). Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum: Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Warasih, E. (2014). Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Pustaka Magister.
Wibowo, J. E. (2021). Analisa Yuridis Upaya Penanggulangan Terorisme sebagai Kejahatan Luar Biasa. Jurnal Education and Development: Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 9(2), 12–18. https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v9i2.2432
Wirawan, I. P. E., Subekti, Ucuk, Y., & Widodo, E. (2024). Implikasi Penegakan Hukum Terhadap Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Organisasi Terorisme. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 4(05), 62–72. https://doi.org/10.69957/cr.v4i05.1732
