RESPONSIBILITY OF BUSINESS ACTORS FOR THE TRANSFER OF CONSUMER CHANGE FORMS
Main Article Content
I Made Ananda Dwirama Wiguna*
Dewa Gede Pradnyana Yustiawan
This article aims to provide an understanding of the legal arrangements for the transfer of consumer change forms by business actors and examine the responsibility of business actors for the transfer of consumer change forms that can result in losses to consumers. The writing of this article uses a normative legal research method through a statutory approach, conceptual approach, case approach and use primary and secondary legal materials. The characteristics of this research are categorized as descriptive research. The results of the study show that the regulation regarding the transfer of consumer change is regulated in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law no. 23 of 1999 and Law no. 7 of 2011 which basically stipulates that rupiah currency is a legal tender in the territory of the Republic of Indonesia so that consumer change must be in the form of rupiah currency without being transferred in any form. This will certainly cause deviations in terms of legal rules because consumers feel disadvantaged and violated their rights. Therefore, a legal review is needed based on related regulations, especially regarding the responsibility of business actors for the transfer of consumer change.
Andika, N. P. I. P., & Priyanto, I. M. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Melonjaknya Harga Masker Akibat Virus Covid-19. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 9(4), 556–568.
Ariestya, F., Bachtiar, M., & Fitriani, R. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Menerima Alat Pembayaran yang Tidak Sah dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Riau University.
Bustomi, A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen. Jurnal FH Universitas Palembang, 16(2).
Dwisana, I. M. A., & Wiryawan, I. W. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Yang Memiliki Nilai Nominal Berbeda Dengan Harga Pada Display Rak. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 5(1), 1–15.
Kristiyanti, C. T. S. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. III. Sinar Grafika.
Mansyur, A., & Rahman, I. (2016). Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(1), 1–10.
Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum, Cet. VIII. Kencana Prenada Media Group.
Muchsin, M. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Universitas Sebelas Maret.
Narapatni, L. M. dan I. M. D. P. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Penggunaan Permen Sebagai Pengganti Uang Kembalian. Jurnal Kertha Semaya, 9(4).
Rahmawati, I. D., Udiana, I. M., & Mudana, I. N. (2019). Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7(5), 1–16.
Sulistyowati. (2022). Uang Kembalian diganti permen realita Jaman Sekarang. Redaksi Kompasiana.
Susanto. (2008). Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Transmedia Pustaka Pustaka.
Syahrani, R. (2002). Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. PT. Alumni.
Wiranatha, I. N. O., & Purwanto, I. W. N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pemberian Uang Kembali yang Tidak Sesuai di Alfamart. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, 8(1), 1–15.
Yani, G. W. dan A. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen. Gramedia Pustaka Utama.
